Penerimaan murid baru di Kabupaten Tuban menjadi salah satu topik hangat di kalangan masyarakat. Pemerintah setempat menegaskan bahwa proses ini akan berlangsung tanpa biaya apapun, sebuah langkah positif untuk memastikan pendidikan yang lebih terjangkau bagi semua anak.
Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, dengan tegas mengungkapkan bahwa setiap anak harus mendapatkan kesempatan untuk bersekolah tanpa dibebani oleh pungutan biaya. Pernyataan ini membawa harapan baru bagi orang tua yang khawatir akan biaya pendidikan anak-anak mereka.
Pentingnya Akses Pendidikan Tanpa Pungutan Biaya
Pendidikan adalah hak setiap anak, dan dengan adanya kebijakan ini, Pemkab Tuban menekankan bahwa tidak boleh ada siswa yang tertinggal. Bupati menekankan dalam rapat dengan kepala sekolah dan Dinas Pendidikan bahwa pendaftaran untuk murid baru harus dilakukan dengan transparan dan tanpa biaya.
Data yang diperoleh menunjukkan jumlah lulusan yang memerlukan tempat di sekolah cukup banyak. Dengan total lulusan dari berbagai jenjang yang mencapai angka signifikan, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki tempat untuk belajar. Menurut laporan, total lulusan TK mencapai 16.131 anak dengan daya tampung SD yang memadai, yaitu 23.496 kursi. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas pendidikan di daerah tersebut cukup memadai untuk menerima siswa baru.
Strategi Penanganan Anak Tidak Sekolah
Selanjutnya, dalam memenuhi kuota penerimaan siswa, Pemkab juga berkomitmen untuk menurunkan angka Anak Tidak Sekolah (ATS). Proses pendataan yang lebih baik menjadi salah satu kunci dalam upaya ini. Dinas Pendidikan Tuban bekerja sama dengan pemerintah desa untuk mengidentifikasi anak-anak yang belum bersekolah dan melakukan verifikasi bagi yang putus sekolah.
Melalui berbagai intervensi, termasuk pemberian bantuan pendidikan dan penyediaan transportasi gratis, Pemkab berharap dapat mengurangi angka ATS di kawasan ini. Penting untuk mendukung para anak agar mereka tetap melanjutkan pendidikan mereka tanpa ada hambatan. Kegiatan pendidikan juga harus disesuaikan dengan regulasi yang ada, untuk memastikan bahwa tidak ada pungutan yang membebani wali murid.
