www.terasfakta.id – Kondisi kabel jaringan internet yang menggantung di tiang Penerangan Jalan Umum (PJU) di beberapa daerah menunjukkan fenomena yang perlu perhatian serius. Dengan semakin berkembangnya teknologi, akses internet menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat, namun cara pemasangannya sering kali mengabaikan aspek estetika dan keselamatan.
Pada Selasa (1/7/2025), sejumlah kabel dari berbagai penyedia layanan internet terlihat menjuntai di sepanjang jalan yang menghubungkan Kecamatan Soko-Rengel dan Kecamatan Widang. Memperhatikan keadaan ini, banyak pihak yang merasa khawatir akan keselamatan dan ketertiban umum akibat pemasangan kabel secara sembarangan.
Kepala Bidang PJU DLHP Tuban, Slamet Hariyanto, mengungkapkan bahwa pihaknya belum menerima informasi resmi dari penyedia layanan mengenai pemasangan kabel tersebut. Tanpa adanya komunikasi yang jelas, kerap kali ditemukan permasalahan yang bisa dihindari jika penataan dan izin dilaksanakan dengan benar.
“Izin apa yang diajukan, kami juga tidak tahu. Komunikasi itu penting agar tidak ada kes误pahaman,” tegas Slamet saat ditemui. Kebingungan ini menunjukkan adanya kekurangan dalam prosedur administrasi antara pemerintah dan penyedia layanan.
Slamet menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima keluhan dari salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengenai masalah kabel semrawut ini. Untuk menanggapi keluhan tersebut, DLHP berencana mengadakan rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menemukan solusi secara bersama.
“Rapat ini dimaksudkan untuk membahas langkah-langkah penataan kabel yang mencemari estetika kota,” tambahnya. Upaya kolaboratif ini diharapkan dapat menanggulangi permasalahan secara efektif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Selain tampil tidak rapi, banyak kabel yang terpasang secara ilegal ini dapat mengganggu estetika kota dan berpotensi menimbulkan bahaya. Dikhawatirkan kabel yang menjuntai ini bisa tersangkut pada kendaraan atau pejalan kaki, menyebabkan kecelakaan yang tidak diinginkan.
Pentingnya Koordinasi Antar Pihak Terkait dalam Penataan Kabel
Koordinasi antar penyedia layanan dan pemerintah sangat diperlukan untuk menjamin penataan kabel yang efektif. Tanpa adanya kerjasama, harus diakui bahwa penataan kabel ini akan terus menjadi tantangan yang tidak kunjung teratasi.
Kepala DLHP menyatakan bahwa lebih dari 50 persen tiang PJU milik mereka telah dipasangi kabel secara ilegal. Ketidaktahuan mengenai pemilik kabel-kabel tersebut hanya memperburuk keadaan, karena tidak adanya kepastian mengenai tanggung jawab.
Banyak pihak menyarankan agar semua penyedia layanan segera melakukan komunikasi resmi dengan DLHP mengenai keberadaan kabel. Hal ini akan memungkinkan adanya langkah-langkah yang lebih terstruktur dalam penataan jaringan internet di kota.
Pemerintah daerah pun bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk merancang regulasi yang lebih ketat mengenai pemasangan kabel. Dengan adanya regulasi yang jelas, segala bentuk pemasangan kabel secara ilegal dapat diminimalisir.
Selanjutnya, pihak DLHP juga harus bertindak proaktif dalam memberikan sosialisasi kepada penyedia layanan mengenai prosedur yang harus diikuti. Edukasi yang tepat akan mencegah kesalahan serupa terjadi di masa depan.
Regulasi dan Ketentuan Terkait Pemasangan Kabel Internet
Regulasi yang mengatur pemasangan kabel internet di ruang publik sebenarnya sudah ada, namun sering kali diabaikan. Memang penting untuk memperbarui ketentuan yang ada agar sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini.
Di sisi lain, penyedia layanan internet perlu memahami pentingnya mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Jika semua pihak bekerja sama, masalah ini tentunya dapat diatasi dengan lebih efektif.
Pada akhirnya, masyarakat juga perlu diberikan informasi mengenai dampak dari kabel internet yang terpasang sembarangan. Kesadaran publik mengenai isu ini bisa membantu menekan pihak penyedia untuk lebih bertanggung jawab.
Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat adalah modal utama untuk mencapai solusi yang berkelanjutan dalam penataan kabel internet. Hanya dengan saling mendukung, masa depan yang lebih baik untuk penggunaan kabel internet dapat tercapai.
Maka dari itu, rapat koordinasi yang direncanakan oleh DLHP bukan hanya sekadar formalitas, tetapi langkah konkret untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah ini. Diharapkan, hasil dari pertemuan ini dapat menawarkan solusi nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Langkah Selanjutnya Menuju Penataan yang Lebih Baik
Setelah rapat koordinasi dilaksanakan, diharapkan ada timeline yang jelas untuk penataan kabel yang semrawut. Semua pemangku kepentingan perlu memiliki kesepakatan yang jelas untuk melaksanakan langkah-langkah perbaikan.
Kemudian, keterlibatan masyarakat dalam proses pemantauan juga sangat diharapkan. Dengan adanya laporan dari masyarakat, masalah yang ada bisa lebih cepat teridentifikasi dan ditangani.
Upaya untuk menangani isu ini memang menuntut kerjasama aktif dari berbagai pihak. Jika semua komponen bersatu, tidak hanya penataan kabel yang akan terwujud, tetapi juga perbaikan kualitas layanan internet secara keseluruhan.
Lebih lanjut, dukungan dari pihak pemerintah dalam bentuk regulasi yang jelas juga sangat diperlukan. Tanpa adanya landasan hukum yang kuat, upaya penataan kabel bisa menjadi tidak efektif.
Selain itu, ke depannya perlu ada mekanisme evaluasi yang berkelanjutan untuk menjaga kualitas penataan kabel internet di kota. Hanya dengan cara ini, estetika dan keselamatan publik bisa terjaga dengan baik.
